undang undang terbaru atas perubahan aturan mengenai otonomi daerah adalah. Pasal 1. undang undang terbaru atas perubahan aturan mengenai otonomi daerah adalah

Pasal 8 Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimanaUU Nomor 32 Tahun 2004. Terkait dengan pembinaan terhadap kebijakan daerah (Perda, Perkada dan Peraturan DPRD), bedasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Propemperda dan Perencanaan. Undang-undang Republik Indonesia No. » INFO PENTING: Yth. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah: Undang-Undang No. Arti otonomi daerah adalah tiap-tiap provinsi, kabupaten maupun kota mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan daerah untuk menetapkan perda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengaturProsedur Hukum Perpindahan Ibukota. 35 Tahun 2008:. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti dari Undang-Undang No. Berikut ini adalah sejarah perkembangan undang – undang yang menjadi pedoman mengenai. Teknik Penyusunan. Liputan6. terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. 012 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai otonomi daerah. tentang Perubahan Kedua a tas Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014 te ntang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. mengadakan perubahan atas Rancangan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 2. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000. (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Menteri adalah menteri yang. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 4 ayat 1 pembentukan. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 17 TAHUN 2003. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai. 13, LN. PERATURAN PEMERIN'I'AH REPUBLIK INDONESIA. 6. Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. Tujuan otonomi daerah adalah bahasan penting dalam artikel ini. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 801 ) UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 « TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 12. Otonomi daerah diper-lukan agar urusan pemerintahan dapat dise-. provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu. Sebelum Amandemen. Konsekuensi dari peraturan daerah yang bertentangan. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. • Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar Hukum. (2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya. Dalam Undang-Undang terbaru No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Pemerintahan Daerah adalah. (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. 2. Selain itu,. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua. Halaman ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikisumber. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7. pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. 32 Tahun 2004. (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan. Di Indonesia, ada banyak daerah otonom yang berdiri. Perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Yang dimaksud Daerah tertentu adalah daerah-daerah yang dipandang menurut kriteria. 22 Tahun 1999 adalah: 1. Hukum Daerah yaitu untuk menjalankan amanah undang-undang antara peraturan diatasnya serta untuk menjembati aspirasi lokaldaerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. Secara umum pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH . Perencanaan dan pengendalian. Di dalam undang-undang tersebut,. setneg. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Disamping itu pembentukan daerah otonom juga merupakan pencerminan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni pembentukan daerah otonom untuk tujuan semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan daerahPrinsip-prinsip otonomi daerah, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dan kepastian hukum. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. 2. Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana. kewenangan Daerah otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan. Undang-undang pemerintahan daerah. 4. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat. 1. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. 5. 43 Tahun 2014 tentang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. 8. UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. TENTANG. dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai urusan teknis pemerintahan, atas usul Sekretaris Daerah. Di masa-masa sebelumnya, pembagian wilayah di Indonesia tidak disertai dengan otonom atau kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. org bahwa yang dinamakan dengan Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku dengan terdiri dari: a) Hasil Pajak Daerah yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 28. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. kewenangan pemerintah daerah adalah menyusun peraturan daerah. ? Desentralisasi vs Sentralistik Pada masa pemerintahan era orde baru, secara normatif, bentuk otonomi daerah yang diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Otonomi Daerah bertingkat). 3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. yang diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Otonomi Daerah bertingkat). Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus. Simak Video "Jokowi soal RUU Kesehatan: Kalau Sudah Diketok, Baru Kita Laksanakan " [Gambas:Video 20detik]. Melansir dari laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuan otonomi Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sejarah Otonomi Daerah Keberadaan kebijakan mengenai Pemerintahan Daerah bukan merupakan hal yang final, statis dan tetap tetapi membutuhkan pembaruan – pembaruan untuk mengatasi berbagai keadaan dan masalah baru yang muncul. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; Mengingat . Pengertian Otonomi Daerah Adalah : Dasar hukum, Asas, Prinsip, Tujuan, Pelaksanaan dan Demokrasi Lokal Dalam Proses Perumusan Peraturan Daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. menempatkan Provinsi sebagai Wilayah Administrasi sekaligus sebagai Daerah Otonom, sedangkan pada Kabupaten dan Kota hanya semata-mata Daerah Otonom. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. d. Undang-undang Otonomi Daerah Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang. Otonomi daerah Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka pemerintah provinsi NTB mengesahkan sebuah Peraturan Daerah, yaitu. Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhakUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini menganut asas pemerintahan yang memadukan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi (fused model). 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 23 Mei 2023 / Administrator. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Hak 2. UU 32/1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri mulai digodok pada 1952. d. dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12 b. TENTANG. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; Undang-Undang No. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah. otonomi daerah, terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah permasalahan yang dihadapi adalah : Masih terdapat beberapa peraturan pelaksana UU No 32 tahun 2004 yang belum tersusun yaitu 6 Peraturan Pemerintah dan 1 Perpres dari 27 PP, 2 Perpres dan 2 Permendagri yang. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, Otonomi Daerah adalah hak, Ada beberapa prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Sos. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Hubungan antara cita negara persatuan dan negara kesatuan adalah bahwa otonomi daerah didekati dari format negara kesatuan 2. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang,. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selasa, 22 Mar 2022 14:14 WIB. 1. Dimana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan. 23 T ahun 2014 T entang Pemerintahan Daerah menjadi UU. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pasal 73 (1)2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang . TENTANG. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 0796 KELAS : MANAJEMEN PEMBANGUNAN INSTITUT. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip otonomiOtonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah adalah sebagai berikut. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam sebuah undang-undang dan bersidang sedikitnya satu kali satu tahun. Firdaus Arey. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalahDengan begitu, pengertian otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Download Free PDF View PDF. Pada. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif. 9. 1. 7. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. " Baca juga: Sejarah. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INOVASI DAERAH. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Beragam perubahan aturan agar dapat diimplementasikan dalam pembangunan di bumi Cenderawasih menjadi harapan bagi semua masyarakat Papua, termasuk. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, UU No. 25. UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK DAERAH ATAS PERUBAHAN PASAL MENGENAI PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 . Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 arti otonomi daerah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; 1. 4. (2) Hak selain dimaksud pada ayat (1), DPD. Undang-Undang No. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pasal 17 ayat (3} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; d. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Arti daerah otonom didefinisikan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku. 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 4. Aturan Perundang-undangan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 2Indonesia. 1. 8.